Selasa, 10/02/2009 10:30 WIB
Jakarta - Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp 1.429 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2010-2014. Namun dari kebutuhan tersebut, pemerintah hanya mampu membiayai kebutuhan tersebut sebesar Rp 451 triliun.
Hal ini dikatakan oleh Deputi Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana Dedy S. Priatna dalam acara Seminar Nasional Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Di Era Krisis Keuangan Global, di Hotel Nikko, Jakarta, Selasa (10/2/2009).
"Jadi ada gap pembiayaan sebesar Rp 978 triliun atau 69% dari total kebutuhan, ini diharapkan dapat dibiayai melalui mekanisme kerjasama dengan swasta yaitu PPP (Public Private Partnership)," tuturnya.
Namun Dedy memperkirakan, dana yang bisa disediakan melalui PPP hanya Rp 365 triliun sehingga masih banyak kebutuhan dana yang diperlukan.
Adapun rencana pembangunan infrastruktur pada periode 2010-2014 dikatakan Dedy antara lain adalah di bidang penyediaan tenaga listrik.
"Pada saat ini rasio elektrifikasi nasional adalah 64,8% dimana Jawa-Bali 70,2% dan luar Jawa-Bali adalah 55,9%," ujarnya.
Sasaran yang ingin dicapai pada 2014 dengan dana tersebut adalah rasio elektrifikasi nasional menjadi 80,4% (Jawa-Bali 84,2%, luar Jawa-Bali 74,2%).
"Pada periode tersebut kebutuhan pembangunan pembangkit adalah 29.850 MW, dimana PLN membangun 17.674 MW dan IPP 12.176 MW," ujarnya.
Akan tetapi untuk pembiayaan, Dedy mengatakan dari total kebutuhan anggaran Rp 506 triliun, PLN dan pemerintah hanya mampu membiayai Rp 322 triliun, sementara sisanya Rp 184 triliun diharapkan didapatkan dari IPP.
"Karena itu untuk meningkatkan peran investasi swasta perlu dilakukan penyempurnaan regulasi dan kelembagaan, peningkatan kemampuan penyiapan proyek PPP, peningkatan keamanan berinvestasi dan kemudahan mengakses sumber dana yang diperlukan oleh investor," pungkas Dedy.(dnl/qom)Wahyu Daniel - detikFinance
Proyek Infrastruktur (Foto: dok detikcom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar