Stimulus Rp 50 Triliun Diharap Tekan Pengangguran Jadi 7,9%

Selasa, 06/01/2009 07:25 WIB
Jakarta - Pemberian stimulus fiskal yang akan dikucurkan pemerintah senilai Rp 50 triliun pada 2009 diharapkan bisa menekan angka pengangguran menjadi 7,9%.

Hal ini dikatakan oleh Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta saat ditemui di kantor Menteri Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin malam (5/1/2008).

"Kita berusaha tingkat pertumbuhan ekonomi 5,5%, pengangguran 7,9%. Asumsinya setiap 1% itu menyerap 431 ribu orang. Ini bagaimana caranya dana tersedia stimulus perekonomian dan ekonomi domestik bisa bergerak," ujarnya.

Jadi menurut Paskah, tujuan utama stimulus ini adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di 2009 di tengah krisis global yang terjadi.

"Kalau tidak ada stimulus, pertumbuhan ekonomi 4,5% tingkat penganguran 9,3%," jelasnya.

Catatan angka pengangguran Indonesia sejak 2004 hingga 2008 adalah:

* Tahun 2004: 9,9 persen
* Tahun 2005: 11,2 persen
* Tahun 2006: 10,3 persen
* Tahun 2007: 9,1 persen
* Tahun 2008: 8,3 persen.


Sementara Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani menegaskan, dunia usaha sudah diajak berdialog dengan pemerintah terkait pemberian insentif fiskal untuk 31 sektor industri.

"Maka kalau ditanya Pak Sofjan Wanandi tidak merasa dikonsultasikan, Pak Fahmi (Menteri Perindustrian) mengatakan sudah presentasi kepada asosiasi dan anggota Kadin," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan banyak juga pengusaha yang menyampaikan masukannya melalui pemerintah, baik kepada Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian atau bahkan Departemen Komunikasi dan Informasi.

"Kemudian dari sektoral itu, akan dilakukan komunikasi dan masukan, lalu kemudian akan dicek dengan statistik di Menko Perekonomian, Bappenas, Depperin, Depdag. Apakah memang sektor ini yang betul-betul membutuhkan dan menghadapi potensi revenue yang menurun karena sales-nya drop," katanya.

Dia mengatakan pemerintah juga akan memeriksa dulu dari sisi pajaknya.

"Apakah mereka selama ini pembayaran pajaknya bagus, sehingga sektor ini selama ini sehat dan bagus, sehingga patut mendapatkan stimulus dan dapat ditolong pada saat tiba-tiba market-nya drop," ujarnya.Wahyu Daniel - detikFinance
Foto: dok detikcom

Kontroversi Intervensi Pemerintah di Saham BUMI

Rabu, 05/11/2008 13:12 WIB
Jakarta - Pembatalan pencabutan penghentian sementara perdagangan saham (suspensi) PT Bumi Resources Tbk (BUMI) semakin menimbulkan kontroversi. Campur tangan pemerintah dalam kasus ini menambah kisruh persoalan suspensi grup Bakrie.

"Kita harus mempertanyakan, yang dimaksud pemerintah sebagaimana diumumkan dalam pengumuman resmi BEI, pemerintah yang mana? Masalah ini jadi rancu, karena setahu saya sebelumnya pemerintah mendesak agar suspensi grup Bakrie segera dibuka," ujar Direktur PT Financorpindo Nusa, Edwin Sinaga saat dihubungi detikFinance, Rabu (5/11/2008).

Dalam surat keterangan resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) tertanggal hari ini, Rabu (5/11/2008) menyatakan "Mengingat adanya permintaan dari pemerintah, maka bursa memutuskan untuk menunda pembukaan suspensi Perdagangan Efek BUMI hingga pengumuman lebih lanjut".

"Saya rasa pemerintah juga harus memberikan penjelasan alasan penundaan tersebut, supaya fair. Kita juga harus tahu pemerintah punya pola pikir apa atas intervensi ini. Pemerintah harus jelaskan soal ini," tegas Edwin.

Sebagaimana dikatakan Edwin, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Fuad Rahmany sebagai otoritas yang sah di atas BEI, sebelumnya telah memberikan lampu hijau pembukaan suspensi grup Bakrie.

Namun anehnya, secara tiba-tiba pemerintah mengintervensi BEI agar pembukaan suspensi BUMI hari ini dibatalkan.

Apa yang menjadi pertanyaan Edwin sebetulnya wajar. Sebab otoritas pemerintah yang berkoordinasi langsung dengan BEI telah memberikan lampu hijau pembukaan suspensi grup Bakrie. Pertanyaannya kemudian, pemerintah yang mana yang melakukan intervensi ini?

"Ini harus dikonfirmasi langsung ke Bapepam atau Menkeu. Tapi dengan adanya intervensi ini, jalannya cerita kasus grup Bakrie menjadi semakin menarik untuk terus menerus diamati. Bola semakin liar," ujar Edwin.

Salah satu aspek menarik yang harus diamati adalah intervensi pemerintah terhadap BEI terjadi Rabu pagi ini. Sebab, jika pemerintah telah meminta BEI menunda pembukaan suspensi BUMI, maka tadi pagi BEI tidak mengumumkan rencana pembukaan suspensi BUMI.

Artinya, intervensi pemerintah dilakukan setelah pengumuman pembukaan suspensi BUMI dipublikasikan oleh BEI sekitar pukul 08.00 WIB dan sebelum pukul 09.15 WIB.

Kronologi pembatalan pencabutan saham BUMI.

* Sekitar pukul 08.00 WIB 5 November 2008 BEI mengumumkan melalui situsnya akan membuka saham BUMI mulai sesi I pukul 09.30 JATS transaksi Rabu 5 November 2008 di semua pasar.
* Pukul 09.15 WIB, berita menyebar di perusahaan sekuritas bahwa suspensi saham BUMI batal yang diumumkan melalui layar sistem perdagangan.
* Pukul 09.30 WIB terbukti saham BUMI tidak ada transaksinya di lantai Bursa.
* Pukul 11.30 WIB, BEI mengumumkan alasan pembatalan pencabutan suspensi.

(dro/ir)Indro Bagus SU - detikFinance

Sri Mulyani, Finance Minister of the Year 2008

Selasa, 14 Oktober 2008 | 13:18 WIB
JAKARTA, KAMIS - Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, kembali terpilih sebagai Finance Minister of the Year tahun 2008 untuk kawasan Asia oleh harian Emerging Markets.

Setiap tahun Emerging Markets, harian internasional keuangan, ekonomi, dan investasi, memilih Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral terbaik dari berbagai kawasan, yakni Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, Eropa Timur dan Asia. Tahun 2007 lalu, Menteri Keuangan RI telah pula memperoleh penghargaan serupa dari harian ini.

Menurut Emerging Markets, Menteri Keuangan RI terpilih kembali berdasarkan tiga alasan yakni pencapaiannya dalam mendorong kinerja ekonomi Indonesia hingga mencapai di atas 6 persen tahun ini meskipun terdapat tekanan inflasi, keberhasilannya dalam melakukan reorganisasi di lingkungan kementerian keuangan dan meletakkan dasar bagi reformasi birokrasi yang terfokus dan terkendali, dan sebagai figur utama dalam merealisasikan reputasi Indonesia sebagai outstanding borrower of the year untuk kawasan Asia.

Mengendalikan inflasi tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi merupakan tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pembuat keputusan ekonomi, dan hal ini dialami pula oleh Indonesia. "Dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang menyandarkan pada ekspor, kami memiliki suatu kebijakan strategis yakni mengoptimalkan perekonomian Indonesia dengan pemanfaatan sumber daya domestik," demikian menurut Menteri Sri Mulyani.

Disamping itu, sinergi kebijakan antara Departemen Keuangan dan Bank Indonesia melalui upaya memperketat kebijakan moneter dengan tetap menjaga perputaran roda ekonomi berhasil dilakukan.

Hal ini terkait dengan penunjukan Sri Mulyani sebagai Pelaksana Harian Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian dan penempatan Boediono, yang sebelumnya menjabat Menko Perekonomian dan juga pernah menjadi Menkeu, sebagai Gubernur BI. "Gubernur Boediono, dan kami memiliki kesamaan pemahaman bahasa dan kepercayaan," kata Menteri Sri Mulyani.

Prestasi lain yang dicatat adalah keberhasilan Pemerintah Indonesia menaikkan harga minyak melalui DPR Bulan Mei lalu tanpa menimbulkan gejolak yang berarti. Emerging Markets menilainya sebagai pencapaian kompromi politis yang mengagumkan.

Selain Menteri Keuangan RI, penghargaan juga diberikan kepada Gubernur Bank Sentral China untuk kawasan Asia, sedangkan untuk kawasan lain award diberikan kepada Menkeu Chile dan Gubernur Bank Sentral Brazil untuk Amerika Latin, Menkeu Yordania dan Gubernur Bank Sentral Kuwait untuk Timur Tengah, Menkeu Afrika Selatan dan Gubernur Bank Sentral Bostwana untuk Afrika, serta Menkeu Ceko dan Gubernur Bank Sentral Slovakia untuk Eropa Timur.

Acara Awards Reception diselenggarakan disela-sela Sidang Tahunan IMF-Bank Dunia di Washington DC tanggal 10 Oktober 2008, dan dihadiri oleh 200 tokoh keuangan, perbankan, dan pelaku bisnis. Mengingat Menteri Sri Mulyani berhalangan untuk menghadiri rangkaian kegiatan Sidang Tahunan di Washington, penerimaan award diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Rahmat Waluyanto, yang memimpin delegasi Depkeu dalam Sidang Tahunan tersebut.
Sumber : AntKOMPAS/LUCKY PRANSISKA

Penjaminan Dana Nasabah di Bank Naik Jadi Rp 2 Miliar

Senin, 13/10/2008 10:54 WIB
Jakarta - Pemerintah Indonesia akhirnya mengikuti langkah Eropa dan Australia yang menaikkan penjaminan dana nasabah di bank.

Dana nasabah yang dijamin pemerintah kini mencapai Rp 2 miliar atau naik 20 kali lipat dibanding dana penjaminan saat ini sebesar Rp 100 juta.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers di Gedung Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (13/10/2008).
"Jadi dengan adanya perubahan ini nasabah tidak usah khawatir, karena pemerintah menjamin," ujarnya.
Dengan naiknya dana penjaminan menjadi Rp 2 miliar, pemerintah telah menjamin 97 persen dana dari seluruh nasabah perbankan.
Sebagai payung hukum penjaminan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada hari ini. Ketentuan penjaminan ini berlaku mulai hari ini tanggal 13 Oktober 2008.

Sejalan dengan PP ini, pemerintah juga sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengenai perubahan UU mengenai Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Nomor 25 Tahun 2004.
Pemerintah dalam Perpu ini menambah satu lagi kriteria penjaminan menjadi 4 kriteria. 1 Kriteria tambahan yakni bahwa pemerintah bisa mengubah jumlah penjaminan apabila ada ancaman krisis keuangan yang membahayakan sektor keuangan.

"Situasi sekarang sudah seperti itu, karena sektor keuangan mengalami tekanan khususnya perbankan, jadi dengan tambahan kriteria tersebut pemerintah mengubah jaminan simpanan yang ditetapkan dalam PP dan disebutkan jumlahnya secara eksplisit yaitu dengan kondisi saat ini diubah dari Rp 100 juta menjadi maksimal Rp 200 miliar, jadi naik 20 kali lipat," ujarnya.

Sebelumnya ada ada 3 kriteria, pertama penjaminan karena penarikan uang besar-berasan, inflasi yang tinggi, ketiga jumlah yang dijamin sebesar Rp 100 juta menjamin nasabah kurang dari 100 persen
Mengenai masa berlakunya penjaminan hingga Rp 2 miliar ini, Menkeu mengatakan hal itu tergantung dari situasinya. "Kita lihat situasinya, tergantung pada situasinya," ujarnya.(ddn/qom)Wahyu Daniel - detikFinance
Foto: Situs Depkeu

5 Langkah Pemerintah Stabilkan Pasar

Kamis, 09/10/2008 18:05 WIB
Jakarta - Pemerintah menyiapkan lima langkah untuk menstabilkan, menenangkan dan mengamankan pasar modal yang akan efektif Jumat besok saat pembukaan bursa.

Hal tersebut disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam jumpa pers di Gedung Depkeu, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (9/10/2008).

"Aturan ini diharapkan bisa memberikan sumbangan suasana yang kondusif dan tenang di seluruh sektor keuangan baik itu perbankan, pasar modal dan pasar uang," ujarnya.

5 Aturan itu yakni:

Pertama, dihapusnya aturan marked to market untuk surat utang yang dimiliki perbankan. Aturan baru ini sudah disepakati dengan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tidak perlu ada aturan marked to market terhadap surat utang yang dimiliki oleh perbankan. Diharapkan Ini akan membantu bank untuk mengurus portofolionya surat utangnya.

Kedua, pelonggaran aturan yang terkait dengan aturan buy back oleh seluruh emiten di bursa.

Ketiga menambah likuditas melalui belanja kementerian dan lembaga. Pemerintah akan mengoperasikan APBN untuk menambah likuiditas di pasar dengan cara mendorong belanja.

Keempat pembelian saham BUMN yang terkoreksi tajam padahal fundamentalnya baik melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Depkeu.

Kelima, penegakan hukum oleh Bapepam dan SRO terhadap para pelaku pasar yang telah melanggar aturan-aturan.

Bapepam LK dan SRO lainnya tengah melakukan pemeriksaan atas transaksi saham yang terindikasi melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terutama terhadap transaksi yang terjadi dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini. "Jadi observasinya sudah kita lakukan 3 bulan terakhir ini," ujarnya.(ddn/ir)Wahyu Daniel - detikFinance Foto: Angga-detikFinance

Seperti Apa MU Pasca Sir Alex ?

Senin, 29/09/2008 07:57 WIB
Manchester - Dalam satu atau dua musim ke depan Sir Alex Ferguson mungkin belum akan mengakhiri karirnya bersama Mnachester United. Namun saat dia pensiun nanti, masihkan "Setan Merah" jadi klub menakutkan?

Itulah wacana yang tiba-tiba diangkat oleh Eric Cantona. Pembicaraan soal suksesor Fergie saat dia pensiun suatu saat nanti sudah mengemukan sejak lama, namun tak ada yang mempertanyakan bakal seperti apa nanti kondisi The Red Devils" sebenarnya.

Yang jadi pertanyaan dan kekhawatiran Cantona tak cuma sekedar prestasi, lebih dari itu dia sangat merisaukan kelanjutan nasib MU sebagai sebuah klub. Yang jadi alasan kekhawatirannya adalah keberadaan Keluarga Glazers sebagai pemilik MU.

Sejak kedatangan pengusaha Amerika Serikat itu harga tiket laga MU terus meningkat, selain itu banyak juga protes dilontarkan fans atas kebijakan keuangan Glazers. Padahal yang mampu merekatkan MU meski memiliki banyak masalah seperti itu adalah keberadaan Fergie.

"Ferguson itu kuat, dia mengendalikan segalanya. Untuk saat ini tak ada yang berubah di sana – tentu selain kebijakan ekonomi," ungkap Cantona di TheSun. "Saya khawatir soal masa depan. Saya harap hal itu tidak berubah."

Sejak menangani MU tahun 1986 silam, Sir Alex sudah memberikan hampir segalanya buat MU. Mulai gelar kompetisi lokal, menjadi raja Eropa hingga mengukuhkan diri nenjadi klub terbaik Eropa dengan total lebih dari 30 tropi dipersembahkan.

Selanjutnya Cantona malah memberi dukungan pada FC United, klub yang dibentuk beberapa fans MU yang kecewa dengan pengambilalihan oleh Glazers. Dalam beberapa tahun mendatang dia berharap klub oposan MU itu bisa menjadi MU seperti yang sekarang ini dengan memenangi Liga Champions.

"Mereka punya ide yang hebat. Saya harap mereka bisa menjadi klub besar dan menjadi kampiun Eropa dalam lima tahun mendatang. Setiap klub harus diciptakan pada satu poin tertentu. Sekarang saya tertarik dengan orang-orang yang menciptakan sebuah klub. Orang seperti apa yang menciptakan Manchester United atau Manchester City," pungkas mantan kapten MU itu.
( din / roz ) Doni Wahyudi - detiksport

Guncangan Ekonomi Global Turunkan Pertumbuhan Ekonomi 2009

Selasa, 23/09/2008 09:10 WIB
Jakarta - Risiko guncangan pada perekonomian global belum bisa diremehkan hingga tahun 2009. Risiko ini bisa berpengaruh pada penurunan pertumbuhan ekonomi di 2009.

Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani dalam rapat kerja pembahasan asumsi dasar dan penerimaan RAPBN 2009 dengan Panitia Anggaran DPR, Di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin malam (22/9/2008).

"Risiko global belum bisa di under estimate di 2009, karena itu sebenarnya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,2% dalam Nota Keuangan, karena semester I-2008 dan semester II-2008 banyak kalangan mengatakan 6,3% bisa dilewati, tapi elemen risiko jauh lebih besar," tuturnya.

Terkait dengan kondisi turbulensi ekonomi global saat ini, Sri Mulyani mengatakan situasi yang berkembang di dunia khususnya AS saat ini bisa menjadi sesuatu yang pengaruhnya sangat dahsyat yang diawali dari krisis subprime mortgage pada Juli 2007.

"Saat ini dampak krisis itu telah menerpa beberapa lembaga keuangan dan makin besar dampaknya di AS. Jadi krisis itu sendiri, setiap hari menjadi suatu surprise yang tidak menyenangkan bagi otoritas dan para pelaku pasar di AS," tuturnya.

Dikatakannya, pemerintah AS lalu menyiapkan dana untuk bail out sebesar US$ 700 miliar untuk back up funding. "Padahal estimasinya bisa US$ 1.000 hingga US$ 2.000 miliar untuk bail out seluruh sektor keuangan di AS," katanya.
Lalu pemerintah Rusia juga stand ready untuk sistem keuangannya sebesar US$ 100 miliar, dan pemerintah Rusia mengeluarkan dana sebelumnya untuk menyelamatkan sektor keuangannya dan kejatuhan nilai mata uangnya.

"Pemerintah dan BI dalam hal ini akan terus melakukan pemantauan, kita akan melihat terus perkembangan pasar uang, pasar modal dan perbankan, meskipun tekanan kita masih dini, semenjak krisis pemerintah selalu konsisten konsolidasi," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama Gubernur BI Boediono juga sependapat bahwa target pertumbuhan yang realistis memang 6,2% meskipun DPR menyepakati pertumbuhan ekonomi 2009 dalam asumsi RAPBN adalah 6,3%.

"Untuk pertumbuhan ekonomi, saya kira tadi sudah disinggung Menteri Keuangan hampir semua negara melihat tahun 2009 itu tahun yang lebih lambat dari 2008 karena gonjang-ganjing sektor keuangan yang nanti mungkin ada imbasnya ke sektor riil.
"Ini berlaku secara global, artinya kalau ada suatu negara yang bisa terhindar, itu terhindar secara relatif, tidak bisa terhindar sama sekali. Tapi mungkin nanti kita terhindar dari dampak negatifnya kurang dari pada negara lain," paparnya.

Boediono menegaskan gejolak sektor keuangan yang terjadi bisa berdampak kepada perlambatan sektor riil dan ini harus diterima sebagai suatu fakta yang akan ikut dirasakan Indonesia. "Karena itu pandangan BI pertumbuhan ekonomi 2009 adalah 6,2%," imbuhnya.
Sri Mulyani menambahkan perlambatan ekonomi dunia akan mempengaruhi Indonesia di dalam era ekonomi terbuka saat ini, yang bisa berpengaruh dalam kinerja ekspor.

"Meskipun Menteri Perdagangan melaporkan ekspor kita ke AS 11%, Eropa 13% dan Jepang 12-13%, jadi 30-35% semuanya. Ekspor kita lebih berat ke Asia, tapi China juga mengalami perlambatan pertumbuhan dari 11% ke 8% dan India dari 8-9% menjadi 6-7%, jadi sekitar 200 bps lebih rendah," katanya.
Oleh karena itu dikatakan Sri Mulyani pemerintah memang memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2009 adalah 6,2% dengan risiko penurunan yang masih meningkat akibat gejolak ekonomi dunia.(dnl/ir) Wahyu Daniel - detikFinance (Foto: Wahyu-detikFinance)