Starbucks Tutup 300 Kedai dan PHK 6.700 Karyawan

Kamis, 29/01/2009 11:07 WIB
Los Angeles - Bisnis Starbucks nampaknya makin pahit saja. Penjual kopi kelas kakap itu terpaksa menutup lebih dari 300 kedai kopinya dan memecat 6.700 pekerjanya.

Seperti dilansir Reuters, dari 300 kedai kopi yang akan ditutup itu, 200 kedai diantaranya berada di AS dan 100 kedai sisanya berlokasi di negara lain. Penutupan ini merupakan bagian dari target jangka panjang Starbucks yang akan menutup 600 kedai.

"Kami tidak akan membiarkan kedai-kedai yang berkinerja buruk berdampak ke bisnis utama kami," kata Chief Financial Officer Starbucks Corp Troy Alstead, Kamis (29/1/2009).

Terkait pengurangan karyawan, yang sudah pasti akan dilakukan dalam waktu dekat adalah PHK terhadap 6.000 karyawan dan 700 sisanya masih dikaji.

Starbucks beralasan, penutupan kedai dan pengurangan karyawan merupakan bagian dari rencana kenaikan pemangkasan biaya di 2009 yang sebelumnya hanya ditargetkan US$ 400 juta menjadi US$ 500 juta. Starbucks memang harus mengetatkan ikat pinggang lantaran penjualannya di AS merosot hingga 10%.

Analis RBC Capital Markets, Larry Miller menyatakan, setelah semua hal yang dilalui Starbucks, pemotongan biaya yang dilakukan Starbucks seharusnya memberikan tenaga untuk bangkit kembali.

"Kondisi berbisnis saat ini memang buruk tapi mereka juga melakukan banyak hal yang sudah benar. Seperti menurunkan target pertumbuhan dan penghematan biaya. Mereka menyiapkan diri mereka jika seandainya tingkat penjualan kembali membaik," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, saat ini Starbucks tidak sendiri karena banyak usaha lain yang tidak mendapat untung.

"Ini kenyataan yang pahit, tapi mereka membutuhkan ukuran bisnis yang tepat," tambahnya.

Dalam satu kuartal terakhir, penikmat kopi di AS rupanya mengurangi frekuensi kunjungan dan mengetatkan dananya yang dibelanjakan secara signifikan. Starbuck pun terkena getahnya, dan pendapatannya melorot hingga 6%.

Starbucks memang terus dirundung masalah sejak berani membuka kedai kopi terlalu banyak di AS. Akibatnya, Starbucks harus terpincang-pincang menghadapi resesi ekonomi yang membuat lebih dari 3 juta pekerja di AS kena pecat. Alih Istik Wahyuni - detikFinance
Foto: Reuters

BI: Inflasi Turun Lebih Cepat dari Perkiraan

Kamis, 22/01/2009 13:13 WIB
Jakarta - Bank Indonesia memperkirakan penurunan inflasi akan lebih cepat menuju ke target yang ditetapkan Bank Indonesia yakni 5-6 persen. Penurunan inflasi ini memberi ruang untuk penurunan suku bunga acuan BI (BI Rate).

Demikian diungkapkan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Goeltom usai rapat dengan Menko Perekonomian dan Menneg PPN/Kepala Bappenas di kantor menko perekonomian jalan Lapangan Banteng Jakarta, Kamis (22/1).

"Inflasi akan lebih rendah diperkirakan akan turun lebih cepat menuju 5-6% pada akhir tahun," ujarnya.

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan BI melanjutkan aksinya menurunkan BI rate, ia memberikan mengkonfirmasikan hal tersebut. "Mestinya begitu," imbuhnya.

Inflasi yang akan turun lebih cepat ke level yang ditargetkan BI ini tidak hanya dilihat oleh bank sentral. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan pada Januari kemungkinan besar akan deflasi. Pasalnya dampak putaran kedua dari penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan langsung terasa.

BPS sebelumnya mencatat deflasi sebesar 0,04% pada Desember. BPS juga sebelumnya memperkirakan deflasi pada Januari 2009 bakal lebih besar dari Desember, setelah adanya penurunan harga BBM per 15 Januari.

BPS memang mencatat, dampak langsung dari dari penurunan harga BBM adalah penurunan inflasi (deflasi) sebesar 0,57%. Menkeu berharap akan sering terjadi deflasi dengan penurunan harga BBM ini dan konsekuensinya adalah penurunan BI Rate kembali.
Wahyu Daniel - detikFinance
Miranda Goeltom (Foto: Alih/detikcom)

Auto Rejection Bisa Normal Lagi Jika Nilai Transaksi Stabil

Senin, 19/01/2009 11:55 WIB
Jakarta - Sebelum krisis finansial global, Bursa Efek Indonesia (BEI) menerapkan auto rejection dengan batas normal kisaran 30%. BEI mengaku bisa saja menerapkan auto rejection seperti sebelum krisis asalkan nilai transaksi harian stabil Rp 2,7 triliun.

Saat ini normalisasi batas penolakan pesanan otomatis (auto rejection) seperti sebelum krisis masih menunggu likuiditas atau rata-rata transaksi harian stabil yang stabil.

"Penerapan batas auto rejection kembali normal baru akan kita lakukan kalau rata-rata transaksi harian sudah mencapai Rp 2,7 triliun," ujar Direktur Perdagangan Saham, Penelitian dan Pengembangan Bursa Efek Indonesia, MS. Sembiring di Hotel Grand Hyatt, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (19/1/2009).

BEI baru saja mulai menerapkan batas auto rejection dengan parameter baru terhitung hari ini, Senin (19/1/2009). Sembiring belum dapat memberikan komentar lebih lanjut mengenai dampak penerapan batas baru tersebut.

BEI mmenerapkan 3 klasifikasi auto rejection simetris yakni 35% untuk harga saham Rp 50-200, 25% untuk harga saham Rp 200- 5.000 dan 20% untuk harga saham di atas Rp 5.000.

Auto rejection kali ini dinilai lebih luwes dari sebelumnya yang menerapkan auto rejection asimetris 10% untuk batas bawah dan 20% untuk batas atas.

"Belum (akan diganti seperti semula), kan baru hari pertama. Tapi akan kita pantau terus. Jika tidak memberi pengaruh pada meningkatnya likuiditas, akan kita review kembali," jelas Sembiring.

Sembiring mengatakan, pada pekan lalu rata-rata transaksi harian BEI sudah di atas Rp 2 triliun. Menurutnya, jika dengan penerapan batas baru auto rejection semakin menambah likuiditas harian, BEI akan mengkaji normalisasi batas auto rejection seperti semula.

"Kalau rata-rata transaksi harian sudah kembali di kisaran Rp 2,7 triliun, BEI akan mengkaji untuk mengembalikan batas auto rejection ke batas normalnya," ujar Sembiring.(dro/ir)Indro Bagus SU - detikFinance
(Foto: Indro-detikFinance)

Premium Dihapus dari Daftar Subsidi APBN 2009

Selasa, 13/01/2009 14:37 WIB

Jakarta - Premium rupanya sudah dihapus dalam daftar BBM yang disubsidi pemerintah. Dalam APBN 2009, pemerintah hanya menghitung solar dan minyak tanah dalam subsidi BBM sebesar Rp 54 triliun.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu
ketika ditemui di kantor Menteri Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa
(13/1/2009).

"Premium kan mengikuti harga pasar. Kalau premium itu kan sudah tidak subsidi
sekarang solar. Jadi di APBN hanya subsidi solar dan minyak tanah, premium sudah
dilepas subsidinya. Premium sudah dilepas pada harga sekarang. dia merupakan BBM
tanpa subsidi," tuturnya.

Karena itu, evaluasi harga BBM yang dilakukan tiap bulan hanya akan menghitung harga solar saja. Sementara harga premium akan dibiarkan mengikuti harga keekonomian.

"Premium seperti Pertamax cuma bedanya kalau Pertamax dilepas sama sekali, kalau
premium ada batas atas yaitu Rp 6.000 sesuai APBN," ujarnya.

Sementara itu mengenai mekanisme penghitungan selisih harga yang merugikan SPBU
jika terjadi penurunan harga, Anggito mengatakan Pertamina akan memberikan
kompensasi.

"Itu hitungannya antara pemerintah dan Pertamina. Pertamina bikin hitung-hitunganan sendiri dengan SPBU. Nanti Pertamina bilang ke pemerintah berapa kompensasi yang diperlukan, jadi biaya siapa. Apakah akan menambah subsidi atau mengurangi laba. Itu urusan Pertamina dan pemerintah," paparnya.

Selain itu, mengenai penurunan harga solar yang ditetapkan kemarin, Anggito
mengatakan penurunan tersebut termasuk stimulus kepada rumah tangga dan dunia
usaha.

"Penurunan harga solar juga diskon untuk TDL termasuk kebijakan memberikan
stimulus. Jadi dari sisi fiskal dia merupakan tambahan belanja, stimulus pada
perekonomian. Nanti ditambah Rp 12,5 triliun dan stimulus BBM dan listrik
ditambah stimulus baru untuk infrastruktur. Jadi stumulus ada tiga jenis, yaitu
satu untuk rumah tangga, dunia usaha, pengeluaran infrastruktur untuk lapangan
kerja," pungkasnya.Wahyu Daniel - detikFinance
Foto: lih/detikFinance

Stimulus Rp 50 Triliun Diharap Tekan Pengangguran Jadi 7,9%

Selasa, 06/01/2009 07:25 WIB
Jakarta - Pemberian stimulus fiskal yang akan dikucurkan pemerintah senilai Rp 50 triliun pada 2009 diharapkan bisa menekan angka pengangguran menjadi 7,9%.

Hal ini dikatakan oleh Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta saat ditemui di kantor Menteri Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin malam (5/1/2008).

"Kita berusaha tingkat pertumbuhan ekonomi 5,5%, pengangguran 7,9%. Asumsinya setiap 1% itu menyerap 431 ribu orang. Ini bagaimana caranya dana tersedia stimulus perekonomian dan ekonomi domestik bisa bergerak," ujarnya.

Jadi menurut Paskah, tujuan utama stimulus ini adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di 2009 di tengah krisis global yang terjadi.

"Kalau tidak ada stimulus, pertumbuhan ekonomi 4,5% tingkat penganguran 9,3%," jelasnya.

Catatan angka pengangguran Indonesia sejak 2004 hingga 2008 adalah:

* Tahun 2004: 9,9 persen
* Tahun 2005: 11,2 persen
* Tahun 2006: 10,3 persen
* Tahun 2007: 9,1 persen
* Tahun 2008: 8,3 persen.


Sementara Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani menegaskan, dunia usaha sudah diajak berdialog dengan pemerintah terkait pemberian insentif fiskal untuk 31 sektor industri.

"Maka kalau ditanya Pak Sofjan Wanandi tidak merasa dikonsultasikan, Pak Fahmi (Menteri Perindustrian) mengatakan sudah presentasi kepada asosiasi dan anggota Kadin," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan banyak juga pengusaha yang menyampaikan masukannya melalui pemerintah, baik kepada Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian atau bahkan Departemen Komunikasi dan Informasi.

"Kemudian dari sektoral itu, akan dilakukan komunikasi dan masukan, lalu kemudian akan dicek dengan statistik di Menko Perekonomian, Bappenas, Depperin, Depdag. Apakah memang sektor ini yang betul-betul membutuhkan dan menghadapi potensi revenue yang menurun karena sales-nya drop," katanya.

Dia mengatakan pemerintah juga akan memeriksa dulu dari sisi pajaknya.

"Apakah mereka selama ini pembayaran pajaknya bagus, sehingga sektor ini selama ini sehat dan bagus, sehingga patut mendapatkan stimulus dan dapat ditolong pada saat tiba-tiba market-nya drop," ujarnya.Wahyu Daniel - detikFinance
Foto: dok detikcom