RI Butuh Rp 1.429 Triliun untuk Pembangunan Infrastruktur

Selasa, 10/02/2009 10:30 WIB
Jakarta - Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp 1.429 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2010-2014. Namun dari kebutuhan tersebut, pemerintah hanya mampu membiayai kebutuhan tersebut sebesar Rp 451 triliun.

Hal ini dikatakan oleh Deputi Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana Dedy S. Priatna dalam acara Seminar Nasional Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Di Era Krisis Keuangan Global, di Hotel Nikko, Jakarta, Selasa (10/2/2009).

"Jadi ada gap pembiayaan sebesar Rp 978 triliun atau 69% dari total kebutuhan, ini diharapkan dapat dibiayai melalui mekanisme kerjasama dengan swasta yaitu PPP (Public Private Partnership)," tuturnya.

Namun Dedy memperkirakan, dana yang bisa disediakan melalui PPP hanya Rp 365 triliun sehingga masih banyak kebutuhan dana yang diperlukan.

Adapun rencana pembangunan infrastruktur pada periode 2010-2014 dikatakan Dedy antara lain adalah di bidang penyediaan tenaga listrik.

"Pada saat ini rasio elektrifikasi nasional adalah 64,8% dimana Jawa-Bali 70,2% dan luar Jawa-Bali adalah 55,9%," ujarnya.

Sasaran yang ingin dicapai pada 2014 dengan dana tersebut adalah rasio elektrifikasi nasional menjadi 80,4% (Jawa-Bali 84,2%, luar Jawa-Bali 74,2%).

"Pada periode tersebut kebutuhan pembangunan pembangkit adalah 29.850 MW, dimana PLN membangun 17.674 MW dan IPP 12.176 MW," ujarnya.

Akan tetapi untuk pembiayaan, Dedy mengatakan dari total kebutuhan anggaran Rp 506 triliun, PLN dan pemerintah hanya mampu membiayai Rp 322 triliun, sementara sisanya Rp 184 triliun diharapkan didapatkan dari IPP.

"Karena itu untuk meningkatkan peran investasi swasta perlu dilakukan penyempurnaan regulasi dan kelembagaan, peningkatan kemampuan penyiapan proyek PPP, peningkatan keamanan berinvestasi dan kemudahan mengakses sumber dana yang diperlukan oleh investor," pungkas Dedy.(dnl/qom)Wahyu Daniel - detikFinance
Proyek Infrastruktur (Foto: dok detikcom)

Direksi Baru Pertamina Hasil Kompromi Banyak Pihak

Kamis, 05/02/2009 12:13 WIB
Jakarta - Simpang siur direktur utama Pertamina terjawab setelah pemerintah menunjuk Karen Agustiawan menduduki kursi itu.

Jajaran direksi baru ini lebih segar karena rata-rata masih berusia 40-50 tahun. Namun penunjukan manajemen baru ini dinilai tak lepas dari kompromi banyak pihak.

"Tidak bisa dinilai komposisi direksi sekarang ideal atau tidak, tapi ini manajemen hasil kompromi, kelihatan siapa orangnya siapa," kata Direktur Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto ketika dihubungi detikFinance, Kamis (5/2/2009).

Pri menilai penunjukan direksi yang lebih cepat ini bisa mengakhiri ketidakpastian pemimpin di perusahaan minyak negara itu. "Karena selama ini orang ribut siapa yang harus memimpin Pertamina dan ini adalah hasil komprominya," katanya.

Dia menilai penunjukan Karen dilakukan karena pemerintah tidak mau ada resistensi dari internal Pertamina sendiri. Sedangkan penempatan Omar S Anwar sebagai wakil dirut juga dinilai untuk pembenahan manajerial di BUMN minyak itu.

Sementara penunjukkan tiga komisaris yakni Gita Wirjawan (mantan Presdir JP Morgan Indonesia), Homayun Boscha (mantan Presdir Caltex) dan Sonny Sumarsono (direkur Pertamina) sebagai perwakilan bebarapa kelompok di pemerintahan yang memakai orang-orang profesional.

"Jabatan dirut Pertamina memang panas, dalam 10 tahun saja sudah ganti 6 direksi karena banyak sekali kepentingan dari kelompok tertentu," ujar Pri.

Selain melakukan konsolidasi, Pri melihat tugas utama direksi baru saat ini adalah mengamankan distribusi elpiji dan BBM sehingga tidak perlu lagi terdengar ada kelangkaan disana-sini.

Namun Pri pesimistis direksi baru sekarang akan lebih baik dari direksi sebelumnya. Karena masalahnya bukan hanya di Pertamina melainkan kuatnya intervensi pemerintah yang membuat perusahaan minyak ini serba nanggung untuk bergerak di percaturan internasional.

"Jadi kalau pemerintah ingin Pertamina jadi perusahaan kelas dunia, jangan terlalu melakukan intervensi dengan kebijakan-kebijakan yang mengekang Pertamina," katanya.

Dirut Pertamina dalam satu dasawarsa terakhir adalah:

* Soegijanto (1996-1998)
* Martiono Hadianto (1998-2000),
* Baihaki Hakim (2000-2003),
* Ariffi Nawawi (2003-2004),
* Widya Purnama (2004-2006), dan
* Arie H. Soemarno (2006-2009).

Irna Gustia - detikFinance
(Foto: dok detikFinance)

Karen-Omar, Angin Segar di Pertamina

Kamis, 05/02/2009 14:52 WIB
Jakarta - Pemerintah telah menetapkan Dirut dan Wadirut Pertamina yang baru. Kedua pejabat baru Pertamina ini masih tergolong muda dan diharapkan bisa memberi angin segar meski track recordnya belum terlihat.

Demikian disampaikan Dirjen Migas Evita Legowo di Gedung kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (5/2/2009).

"Harapan saya, ini bisa kasih angin segar ke Pertamina, karena ini kan anak muda. Lebih seger, lebih muda. Mudah-mudahan bisa beri angin baru," katanya.

Meski berharap banyak pada dua anak muda ini, Evita mengaku dirinya tidak tahu persis seperti apa sepak terjang kedua 'angin segar' ini.

"Tapi saya sendiri tidak tahu persis track recordnya," katanya.

Karen Agustiawan didapuk sebagai sebagai Dirut Pertamina yang baru, dan Omar S Anwar mendampingi sebagai Wakil Dirut Pertamina. Keduanya akan dilantik sore ini pukul 15.00.

Tempe, di Indonesia Murah, di Jerman Mewah

Kamis, 29/01/2009 01:50 WIB
Laporan dari Jerman
Jakarta - Lain padang, lain belalang. Semua bisa terbalik kalau membandingkan negeri sendiri dan negeri orang. Tempe boleh murah di Indonesia. Tapi di Jerman, harganya semahal daging ayam.

Di kota Berlin, Jerman, yang sangat multikultur, mencari makanan Asia bukan perkara sulit. Misalnya saja di kawasan Wedding, yang merupakan salah satu kantung daerah imigran yang didominasi berbagai bangsa di Asia.

Toko-toko Turki dan Asia lainnya menjual berbagai bahan makanan sehari-hari yang serupa dengan yang biasa para imigran kenal di kampung halamannya. Ini obat kangen untuk mereka.

Toko Vinh Loi di Seestrasse, adalah toko yang tiap hari ramai kedatangan pembeli. Mereka kebanyakan orang Asia yang mencari cabai keriting, bayam, sampai kacang panjang. Selain itu banyak juga orang Jerman yang gemar berburu makanan Asia.

Tempe pun dijual di toko milik orang Vietnam ini. Namun jangan bayangkan harga tempe semurah di Indonesia. Satu tempe ukuran batu bata 400gr dibandrol 1,79 Euro atau setara Rp 28.319. Harga tempe di Jerman juga nyaris sama dengan sekilo paha ayam yang dibandrol 1,99 Euro.

Wuih, tentu saja beda jauh dengan harga tempe di Indonesia. Namun kalau sudah kangen, tetap dibeli juga.

“Habis mau bagaimana lagi, kangen mau masak kering tempe,” kata Fitriani (27) mahasiswi Indonesia di Berlin kepada detikcom, Rabu (28/1/2009).

Impor adalah salah satu faktor kenapa bahan makanan Asia harganya lebih mahal. Namun ternyata, tempe di Jerman tidak diimpor dari Indonesia. Jerman sudah membuat sendiri tempe mereka dengan nama yang sama: Tempe.

Tempe dibuat oleh perusahan lokal Jerman yaitu Natural Vegetarian Food b.v. Rupanya, hari ini bukan batik khas Indonesia saja yang sudah diproduksi oleh perusahaan tekstil lokal di Cina.
Fitraya Ramadhanny - detikNews

20 Blok Migas Ditawarkan Juni 2009

Kamis, 29/01/2009 09:12 WIB
Jakarta - Pemerintah akan kembali menawarkan sekitar 20 wilayah minyak dan gas bumi pada Juni 2009. Sebagian dari wilayah kerja yang akan ditawarkan itu berlokasi di laut dalam.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas A. Edy Hermantoro menjelaskan, wilayah kerja migas yang berlokasi di laut dalam tersebut sebagian besar di kawasan Timur Indonesia.

“Banyak investor tertarik untuk melakukan joint study di laut dalam. Potensi ini kita optimalkan,” katanya seperti dilansir situs Ditjen Migas yang dikutip detikFinance, Kamis (29/1/2009).

Wilayah kerja di laut dalam sebenarnya tidak hanya ditawarkan melalui tender reguler, tetapi juga penawaran langsung atau joint study. Berdasarkan data Ditjen Migas, selama tahun 2003-2008, joint study yang dilakukan di daerah frontier termasuk laut dalam mencapai 45%.

Penawaran 2008

Edy menambahkan, 31 wilayah kerja yang sudah ditawarkan pada putaran kedua 2008 mendapat respons yang cukup baik. Meski harga minyak sedang turun, investor masih tertarik mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Sebaliknya, keadaan ini dinilai sebagai kesempatan mengoptimalkan kegiatan migas karena biaya operasional seperti sewa dan impor alat juga ikut turun.

Sejumlah perusahaan besar dan berpengalaman seperti Total, Hess, Shell dan Inpex meminati wilayah kerja di Indonesia Timur, terutama yang berlokasi di laut dalam. Blok migas yang diminati itu ditawarkan melalui tender reguler.

Departemen ESDM cq Ditjen Migas juga menunda pemasukan dokumen penawaran langsung penawaran wilayah kerja migas Putaran II 2008. Pemasukan dokumen partisipasi yang semula dijadwalkan pada Kamis (29/1) pukul 09.00 sampai dengan 14.30 WIB, diubah menjadi Jumat (20/2) pukul 09.00 sampai dengan 14.30 WIB.

Penundaan dilakukan lantaran masih diperlukan waktu untuk membahas pajak penghasilan yang akan diterapkan pada kontrak kerja sama migas.

Terkait dengan wilayah kerja yang ditawarkan melalui penawaran langsung atau joint study, lanjut Edy, pemerintah menunda untuk mengumumkan pemenangnya karena masih menunggu kejelasan insentif fiskal yang akan diberikan pemerintah.

Pada putaran II 2008, pemerintah menawarkan 31 wilayah kerja yang terdiri 16 wilayah kerja melalui tender reguler dan 15 joint study. Wilayah kerja yang ditawarkan melalui mekanisme lelang adalah:


1. Andaman I, lepas pantai Sumatera Bagian Utara
2. Andaman II, lepas pantai Sumatera Bagian utara
3. Andaman III, lepas pantai Sumatera Bagian utara
4. West Glagah Kambuna, lepas pantai Sumatera Bagian Utara
5. South Bentu Segat, daratan Sumatera Bagian Tengah
6. Asem-asem, darata Kalimantan Bagian Selatan
7. SW Tanjung, Daratan Kalimantan Bagian selatan
8. South Bulungan, lepas pantai Kalimantan bagian Timur
9. North Surumana, Selat Makassar
10. Karaeng, lapas pantai Pulau Selayar Bagian Barat
11. Selayar, lepas pantai Pulau Selayar Bagian Timur
12. Kambuno, lepas pantai Pulau Selayar Bagian Timur
13. S.E Halmahera-SW Kofiau, lepas pantai Halmahera Bagian Selatan
14. East Bula, lepas pantai Seram
15. Aru, lepas pantai Papua Bagian Barat
16. West Papua IV, lepas pantai Papua Bagian Barat


Sementara 15 Wilayah kerja hasil joint study yang ditawarkan melalui mekanisme penawaran langsung :


1. South Blok A, daratan dan lepas pantai Sumatera Bagian utara
2. East Pamai, daratan Sumatera Bagian Tengah
3. Penyu, perairan Natuna Barat
4. Sokang, perairan Natuna Timur
5. Senami-Bahar, daratan Sumatera Bagian Selatan
6. West Belida, daratan Sumatera Bagian Selatan
7. Terumbu, daratan dan lepas pantai Madura
8. South East Madura, daratan dan lepas pantai Jawa Timur
9. Pasir, daratan Kalimantan Bagian Timur
10. South Sesulu, lepas pantai Kalimantan Bagian Timur
11. Sermata, laut Arafura Bagian Barat
12. Kumawa, lepas pantai Papua Bagian Barat
13. Kofiau, lepas pantai Kepala Burung, Papua Bagian Barat
14. Cendrawasih, lepas pantai Teluk Cendrawasih
15. Northern Papua, daratan dan lepas pantai Utara

(lih/ir)